Teror KPK

Di balik kasus teror KPK dan arwah Koruptor DPR RI

Ada banyak aspek dan motif tentang hulu hilir serangan terhadap KPK dan simpatisan antikorupsi. Serangan massif, sadis, dan berhasil untuk memberi pesan. Fase demi fase yang dilakukan dengan berbagai cara untuk melemahkan fungsi dan bahkan membubarkan KPK sebagai lembaga ad-hoc atau superbody regulator. Pansus hak angket KPK adalah serangkaian pesan, dan tidak akan berakhir di titik legislasi. Upaya manipulatif untuk mencari dukungan publik dilakukan, walau sejak awal melanggar aspek subjek, objek, prosedural. Dukungan masyarakat untuk KPK semakin luas. Hasil lembaga survei tentang kepuasaan publik terhadap peran KPK sebesar 65 persen dibanding kinerja DPR yang hanya 10 persen. Pansus KPK adalah langkah politis jejaring koruptor untuk melegitimasi wewenang salah alamat. Ini membuktikan bahwa kekuatan jejaring koruptor masih sangat kuat, masih menjabat, baik elite jendral aparat, politisi, pengusaha. Mereka kompak. Bukti nyata kebobrokan mulai dari fungsi produk hukum, pelaksana hukum, hingga kinerja yang dihasilkan. Ini bukti amanat reformasi hanya simbolis, jadi alat momentum untuk ditunggangi alias bagi bagi kue. Muncul harapan ormas, partai baru yang fokus antikorupsi. Faktanya fungsi semboyan good government hanya mitos, seperti ucapan politisi independen, Fahri Hamzah. Prediksi ini tepat, ketika uang adalah Tuhan, politik mahar "wani piro" "kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah" menjadi parodi untuk politisi preman kerah putih. Hasilnya adalah kriminalisasi. Modusnya adalah cara halus-- cara teror-- gunakan isu harta tahta wanita-- terakhir habisi karir dan nyawa. Ini menjadi SOP mafia eksekutif, yudikatif, legislatif. Ganti topeng, pencitraan teror yang pemainnya masih orang lama. Ujung dari kasus serangan Novel adalah SP3, pengalihan isu, hanya sampai pelaku lapangan, manipulasi fakta lapangan, bahkan menghabisi Novel dan orang terdekat. Sebenarnya mudah untuk mencari aktor intelektual yang pernah diungkapkan oleh Novel, yaitu oknum Jendral, bisa karena motif balas dendam akan kasus sebelumnya. Trik dan konspirasi ini mudah sekali dibaca, seperti halnya seorang penyidik memanipulasi barang bukti, dan fakta kasus. Tujuan aparat POLRI "clean and clear" untuk kasus ini masih sulit. Ini ibarat gunung es, hanya sedikit yang terungkap terhadap komisioner KPK, simpatisan. Bisa saja setiap saat mereka dibunuh, atau minimal dihilangkan, seperti nasib pejuang keadilan: Munir, Marsinah, Wiji Tukul. Istilahnya maling teriak maling. Kalau pun dibuka akan terjadi kegaduhan. Masa kabinet Jokowi dengan revolusi mental adalah masa transisi. Langkah Jokowi adalah kebijakan prioritas "wait and see". Butuh waktu, keberanian, koordinasi. Karena mental oknum pejabat lama masih berkutat saling sandera, kepentingan sesaat, bukan berbicara nilai guna, alias hanya kesadaran semu. Buktinya kinerja dengan gaji pejabat kita timpang jauh, contohnya tahun 2016 wakil rakyat hanya mengesahkan 3 undang undang dari 31 rencana prolegnas, itupun 2 produk UU yang disahkan hanya berupa revisi. Sama halnya prolegnas 2017 tetap minim, malah mengurusi hal sepele pansus angkot KPK, menjadi lelucon sejarah. Ujungnya bisnis anggaran, UU, dan main wanita di senayan, bahkan marah saat tidak disebut "Yang Mulia" menjadi predikat playgroup DPR RI. Hasilnya menambah beban rakyat, utang negara. Menambah fungsi legislator yaitu diplomasi passif alias plesiran gratis ke luar negeri, selfie, aji mumpung. Ironisnya ketua DPR ditetapkan tersangka kasus bancakan ektp. Bukan hal aneh, kebiasaan politisi yang suka gundik, pergi ke dukun, tameng untuk bisnisnya. Ketika ditangkap, polosnya mengatakan khilaf, dijebak, dibela sampai mati. Para mafia koruptor tentu sudah pengalaman untuk modus operasional, hingga pencegahan; semua happy. Peribahasa untuk pelaku usaha yang berkutat dengan birokrasi : tidak diganggu saja sudah alhamdulilah, apalagi dibantu. Kejahatan tersistim yang sudah membudaya. Risih dan memusuhi melihat orang jujur. Kabar baiknya, meningkatnya gerakan moril untuk melawan tirani koruptor. Saat ini yang dibutuhkan bukan orang pandai, tapi jujur berani. Ibaratnya ormas atau lsm adalah orang yang usil akan pemegang kuasa, bisa usil positif atau usil negatif. Kalau usil negatif adalah modus cari keuntungan. Kalau usil positif adalah sumber daya perjuangan. Kini gembong mafia pansus angket KPK berganti baju menjadi komisi 3 DPR. Di China, koruptor dihukum mati diarak ditonton sekeluarga, di Indonesia koruptor kakap dilindungi sampai mati, pakai nama agama dan sumpah, sampai surati KPK untuk lindungi koruptor bajingan rente Setya Novanto, cs, dan tak heran karena elite partai penguasa pohon beringin adalah koruptor kakap semua. Buat apa bayar mahal mahal orang orang lumpuh malas gembel macam Anggota DPR khususnya oknum komisi 3 yang munafik mengatur sandiwara publik untuk terus mencuri duit rakyat, alias mafia bento senayan. Mufakat jahat massif untuk membunuh jutaan rakyat dari jaringan koruptor senayan yang pantas ditembak di tempat. Jangan jangan koruptor senayan sejak awal memang bermasalah, kampanye amplop, halalkan segala cara, yang menghalangi sikat bunuh. ***.